1 Tugas Kepolisian Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan evaluasi Polri dalam pencegahan dan pemberantasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu: a. TENTANG. Anggota Kepolisian Negara Republik. 1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi berkuasa untuk menangkap orang yang dicurigai memiliki ideologi yang membahayakan negara. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa ^Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 1 Artikel Skripsi. pdf. c. Read full-text. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus. Subjek. Hingga di penghujung dasawarsa 2010 tekstur tata kelola pemerintahan (governance) sedang mencari formatnya yang ideal. Mengingat 1. Uu kepolisian - Download as a PDF or view online for free. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Preview. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Secara garis besar KUHAP berisikan hal berikut. Preview. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianPeraturan Perundang-undangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2002TENTANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT. Download Free PDF. Citations (3)UU Nomor 4 Tahun 2004. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g, memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidangUndang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,. 5Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Tinjauan Tentang Kepolisian 1. TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik. ”a. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau. Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. 2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. POL. POL. Undang-undang No. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi : a. 5. bahwa. e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara. 1945. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945; 2. Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi B. Uu kepolisian. Mengingat : 1. id. 2004/ No. Download. 50 THN 2018;. D. Belum Tersedia. Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri. Kepolisian 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyakdan gas bumi ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 136, Tambahan. KODE ETIK KEPOLISIAN. c. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. Oya, soal khusus UU Kepolisian, bisa teman- teman latih melalui latihan soal berikut,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. delik korupsi dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi skripsi oleh: allivia putri gandini no. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentangUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. CONTOH SOAL. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di. (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya. 2022 No. Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi,huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Download. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2 Saat ini banyak anggota kepolisian tepatnya penyidik kepolisian yang menangani kasus tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang tersangkanya bukan dari masyarakat biasa, tetapi dari anggota kepolisian baik itu. KPK jugaLatar Belakang. UNDANG-UNDANG NO. f3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia di bidang lalu lintas, beikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsiundang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian Kedua Larangan Pasal 14undang undang kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat. Download. Pejabat Kepolisian Negara. == Kisi-Kisi Soal Tes Masuk Polri == Dikutip dari Kompas. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah4: a. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk. Belum ada data…. STATUS PERATURAN. 597 / Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo Buku Baca 1. Perlu upaya non penal dalam menanggulangi permasalahan Bullying di Indonesia dengan pembentukan program. jaksa agung republik indonesia, dan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 229 tahun 2021 nomor 154 tahun 2021 nomor kb/2/v1/2021 tentang fedoman impiementasi atas pasal tertentu dalam undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undangSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Uu no. D. Dapat menjadi anggotadan pengurus parpol dengan syarat tertentu. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dicabut dengan :. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1). Fungsi C. STATUS PERATURAN. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang. polri, sehingga peraturan perundang-undangan yang diamanatkan Undang-Undang TNI-Polri sebagai payung hukum mengalami kokosongan hukum (Recht Vacum). bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban. Untuk memperkaya gagasan, diulas juga kewenangan Kepolisian di beberapa negara lain. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 4. Dasar hukum keluarnya Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Peraturan Presiden. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak. 1972. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25). Warga Negara adalah warga. UU Nomor 34 Tahun 2004. 2. Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman. Komisi Kepolisian Nasional. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG. 24. 4 Bisri Ilham. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. Tematik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5. Pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus. id - 4 - b. Selengkapnya Download Undang-undang TNI UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. Indonesia, Kepolisian Negara RI Nomor 9 Bentuk Peraturan Kepolisian. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik. Anggota Polri B. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah4: a. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LembaranDownload Free PDF. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2,. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian. Teori dan praktik empiris penyelenggaraan kepolisian pada saat ini. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 22. YPKIK, Jakarta 2004, hlm. go. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Download : Peraturan Pemerintah tahun 2002 036 02 3. Download citation. E. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TLN No. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tersebut memberikan kisi-kisi materi soal seleksi penerimaan CPNS yakni Seleksi Kompetensi Dasar yang terdiri dari. Undang Undang Kepolisian. Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. Untuk menjaga stabilitas keamanan diatas menjadi tugas kepolisian yang di amanatkan dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) Huruf e “memelihara ketertiban dan menjamin keamnan umum”, sementara itu di sisi lain4. Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAYANAN. Polisi yang bersangkutan, serta perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil diskresi tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu . com Submitted : 11 Januari 2021. (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasihat hukum); 2. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :Tertentu yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianPerpolri No 4 Tahun 2022. UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian. Maka, anggota polisi tersebut telah melanggar Undang-Undang Narkotika dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. bagi yang masih. Berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang mengikat anggota Polri tersebut dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan suatu profesi, tetapiUNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Jenis. Anggota Polri berdasar Undang – undang Kepolisian, definisinya adalah : A. Pejabat polisi dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bukan berarti. ORGANISASI DAN TATA KERJA BENDAHARA SATUAN KERJA. Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Preview. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. Berikut tata cara demo, seperti dikutip dari laman tribratanews. Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3. “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. UU Nomor 48 Tahun 2009. Kedudukan dan peran fungsiUU Nomor 2 Tahun 2002. 2004. Pegawai Negeri yang di. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) Huruf f UU 2/2002 Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Buku ini juga mengulas tentang hubungan Polri dengan lembaga lain, seperti KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM. 3Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Bab I tentang Ketentuan Umum. Pegawai Negeri Sipil pada Polri B. Adapula dalam bentuk PDF, unduh disini.